Back to Kompasiana
Artikel

Sejarah

Samdy Saragih

"Menjadi pintar dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, membaca.Kedua berkumpul bersama orang - orang pintar." selengkapnya

Kejamnya Supersemar

OPINI | 11 March 2010 | 11:59 Dibaca: 908   Komentar: 8   1

Setiap rezim memiliki caranya sendiri ketika mencapai kekuasaan. Tentu kita tidak mengenal itu dalam demokrasi. Tapi, demokrasi bukan terdefenisi tunggal. Bagi si pemilik rezim atau orang-orang yang memiliki sangkut-paut dengannya mereka mengatakan caranya mendapatkan kekuasaan itu sudah demokratis.

Rezim Soeharto yang mereka sebut orde baru  salah satunya. Ada  yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat-Sementara (MPRS). Itulah lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat. Tapi MPRS jelas tidak mewakili rakyat, atau setidaknya dikehendaki rakyat-kala itu. Benar  semua unsur terwakili. Ada wakil NU, Protestan, Mahasiswa, Militer, dll. Namun, mereka tidak dipilih oleh rakyat secara langsung. Mereka bentukan elit, bukan akar rumput.

Dengan MPRS-lah Soeharto menduduki kursi presiden. Caranya sangat cantik, kita sudah tahu. Pidato Pertanggungjawaban Soekarno ditolak, mandatnya sebagai mandataris lalu dicabut. Dia terusir dari istana, satu-satunya rumah yang dimilikinya. Lalu kita tahu, Soeharto menjadi pejabat presiden hingga dipilih menjadi presiden penuh.

Semua itu bisa terjadi karena satu sebab. Supersemar. Ya, itulah surat sakti yang bisa menghantarkan Soeharto sebagai pemimpin negeri ini. Surat Perintah Sebelas Maret, apakah lazim secara hukum penamaannya? Apakah dulu ada jenis peraturan  kepresidenan yang bernama “surat perintah”? Bukankah Presiden itu hanya punya kepres, perpres, inpres, perpu. Tapi setahu saya tidak ada yang namanya surat perintah. Bukankah istilah tersebut hanya dalam dunia kejaksaan, kepolisian, militer. Ya, memang Bung Karno adalah panglima tertinggi ABRI. Baju yang dikenakannya layaknya seorang pemimpin militer, plus bintang lima di pundak.

Tapi yang tak bisa dimengerti, mengapa begitu agungnya “surat perintah” yang kedudukannya di bawah UU bahkan Tap MPR sekalipun? Bahkan akronimnya menyiratkan sesuatu yang luar biasa.

Ya, rezim Soeharto memang pintar. Kedudukan rendah itu bakal berimplikasi hukum buruk jika hanya  sebatas “surat perintah” biasa. Maka, berkolaborasilah segenap unsur yang ada. Kocok ulang anggota MPRS. Lalu, perkuat kedudukannya setinggi mungkin. Kita kemudian tahu, bahwa supersemar dijadikan Tap MPRS tahun 1966. Artinya, semua tindakan sang pengemban supersemar adalah konstitusional. Dan itu semua berlangsung dengan mulus.

Tinggalah Soekarno berada dalam pesakitan. Ia tidak mampu bela dirinya. Semua media dikuasai oleh Soeharto. Pidato “jas merah”-nya pada 17 Agustus 1966 hanya sebatas retorika sang singa podium. Sekarang, Kita gunakan akronim itu jika hendak mengajak orang mencintai sejarah dan jangan melupakannya. Namun kita tak tahu pidato “jas merah” merupakan pembelaan Bung Karno atas jasa PKI-yang sudah dilarang dengan “kuasa” supersemar-terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita termakan akronim terkenal itu padahal isi pidatonya, “jangan lupakan jasa PKI dalam memperjuangan kemerdekaan Indonesia,”kata Bung Karno. Apakah kita pantas gunakan akronim itu jika kita sampai sekarang tak pernah menghayati  apa yang dilakukan Samaun, Alimin, Tan Malaka, dan lainnya dalam memerdekakan tanah airnya? Ironis kalau memang benar demikian!

Sampai di situ? Implikasi supersemar besar memang. Tapi, proses terjadinya juga tak kalah besar. Hanya kebesaran itu diperoleh tidak lebih karena kejanggalan, bahkan kalau bisa dibilang dagelannya. Tiga orang jenderal  yaitu M. Jusuf, Basuki Rahmad, dan Amir Mahmud menemui Presiden di istana Bogor. Mereka pergi naik apa? Ada yang mengatakan naik jeep. Tapi ada yang mengatakan naik helikopter. Bingung? Itulah yang dapat dibaca dalam penuturan para saksi. Apakah cuma mereka bertiga? Tidak. Ada saksi yang mengatakan Maraden Panggabean justru hadir di istana Bogor. Bahkan hingga menodongkan pistol ke Presiden. Tapi, kesaksian pelaku saling kontradiktif.

Saya tidak menyangsikan jasa terhadap nusa dan bangsa mereka yang menjadi saksi pembuatan supersemar. Mereka bukan orang jahat. Tapi mereka penyiksa. Menyiksa generasi muda dengan ketidakpastian sejarah. Kita tak tahu mana yang benar. Kita bahkan tidak tahu memaafkan siapa atas dosa apa karena semua terkesan ditutup-tutupi. Saya bosan dengan supersemar…..Bosan dengan kesimpangsiuran yang pasti akan terus begitu. Yang pasti,  rezim otoriter telah terbangun dari kesimpangsiuran itu.

Itulah kejamnya sejarah!!!!!!

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Lolo Sianipar, Sukses Menjalankan Bisnis …

Erri Subakti | | 23 October 2014 | 19:54

Pak Jokowi, Rakyat Cuma Ingin Bahagia… …

Eddy Mesakh | | 23 October 2014 | 19:57

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Gesture …

Pm Susbandono | | 23 October 2014 | 19:05

Catatan Yayat: Remote Control Traveller …

Kompasiana | | 23 October 2014 | 20:42


TRENDING ARTICLES

Akankah Pemkot Solo Berani Menyatakan Tidak …

Agus Maryono | 5 jam lalu

Jokowi-JK Tak Kompak, Langkah Buruk bagi …

Erwin Alwazir | 6 jam lalu

Jonru Si Pencinta Jokowi …

Nur Isdah | 7 jam lalu

Pak Presiden, Kok Sederhana Banget, Sih! …

Fitri Restiana | 8 jam lalu

Acara Soimah Menelan Korban …

Dean Ridone | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Wih, Sekarang Abdi Rakyat Bakalan Keteteran …

Ridha Harwan | 8 jam lalu

Antara Aku, Kompasiana dan Keindahan …

Rahmat Hadi | 8 jam lalu

Sejarah Qatar, Juara Piala Asia U-19! …

Achmad Suwefi | 8 jam lalu

Makna Kegagalan …

Hanif Amin | 9 jam lalu

Ketika Islam Dianaktirikan Penganutnya …

Anni Muhammad | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: