Back to Kompasiana
Artikel

Sejarah

Hari Susanto

kesuksesan adalah kunci keberhasilan

Perekonomian Indonesia di Zaman Kolonial

OPINI | 19 January 2011 | 23:03 Dibaca: 6065   Komentar: 0   0

Berbeda dengan sejarah politik dan sosial Indonesia, maka sejarah perekonomian Indonesia sampai beberapa waktu yang lalu belum banyak dipelajari oleh para sejarawan dan ekonom Indonesia ataupun asing. Keadaan ini berbeda sekali dengan keadaan di Asia Selatan dimana banyak penelitian tentang dampak kekuasaan kolonial atas perekononmian.

Hasil-hasil studi sejarah perekonomian India selama zaman kolonial malahan telah banyak mempengaruhi pula kebijaksanaan ekonomi India selama tahun-tahun pertama sesudah kemerdekaan India tercapai. Meskipun studi sejarah perekonomian perekonomian Indonesia masih kurang berkembang dibanding dengan studi sejarah perekonomian India atau beberapa negara Asia lainnya.

Berbagai kajian mutakhir tentang sejarah perekonomian Indonesia selama zaman kolonial disajikan dalam konperensi pertama yang secara khusus membahas sejarah perekonomian Indonesia. Kebangkitan studi sejarah Perekonomian Indonesia selama dasawarsa terakhir ini dimungkinkan oleh beberapa perkembangan yang menguntungkan. Pertama sejak pertengahan dasawarsa 1960-an banayk bahan arsip di negeri Belanda dan Indonesia tentang administrasi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama abad ke-19 dan ke-20 telah dibuka untuk umum. Pengkajian yang lebih mendalam ini telah menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat menumbangkan berbagai pendangan mapan tentang masa lampau, seperti misalnya kayakinan yang umumnya terdapat pada para sejarawan bahwa akibat Sistem Tanam Paksa, para petani di Jawa telah menjadi lebih miskin.

Perkembangan kedua yang juga amat mendorong kebangkitan studi sejarah perekonomian Indonesia adalah usaha kompilasi dan seleksi sejumlah data statistik yang amat besar tentang sejarah perekonomian Indonesia selama kurun waktu 1816-1940 yang sejak awal dasawarsa 1970-an dilakukan oleh sekelompok kecil ekonom Belanda dibawah

pimpinan almarhum P. Creutsberg, seorang pensiunan dari biro pusat Statistik, Jakarta. Maka beberapa ekonom di Australia dan di negeri Belanda yang semula menaruh perhatian dan perkembangan Indonesia masa kini, mulai mengalihkan perhatian mereka pada sejarah ekonomi Indonesia selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam rangka usaha mereka untuk mnemahami dengan lebih baik perkembangan ekonomi indonesia masa kini.

Namun munculnya ekonom sekelompok kecil ekonom-ekonom di Australia dan negeri Belanda yang menaruh perhatian pada sejarah perekonomian Indonesia akan mendapat “warna” dan dimensi baru, oleh karena itu kajian historis oleh para ekonom ini akan lebih banyak dilakukan menurut pola yang dirintis oleh para “sejarawan ekonomi baru”

1.2Sejarah perekonomian Baru

Kajian sejarah oleh para ekonom menurut pola “sejarah perekonomian baru” berarti bahwa teori ekonomi, khususnya teori harga (teori ekonomi mikro), akan digunakan secara lebih luas dan lebih sistematis dalam analisa sejarah. Meskipun masukan para ekonom ke bidang studi sejarah perekonomian telah memberikan dorongan baru kepada cabang ilmu ini, namun hal ini sama sekali tidak berarti berkurangnya arti dan peranan para sejarawan dalam pengembangan studi sejarah perekonomian Indonesia. Jika banyak orang berpendapat Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999 sehingga masuk dalam “GBHN Reformasi”, hal itu bisa dimengerti karena memang kata ekonomi kerakyatan ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya. Namun jika pendapat demikian diterima, bahwa ekonomi kerakyatan merupakan konsep baru yang “mereaksi” konsep ekonomi kapitalis liberal yang dijadikan pegangan era ekonomisme Orde Baru, yang kemudian terjadi adalah “reaksi kembali” khususnya dari pakar-pakar ekonomi arus utama yang menganggap “tak ada yang salah dengan sistem ekonomi Orde Baru”. Strategi dan kebijakan ekonomi Orde Baru mampu mengangkat perekonomian Indonesia dari peringkat negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah melalui pertuumbuhan ekonomi tinggi (7% pertahun) selama 3 dasawarsa. “Yang salah adalah praktek pelaksanaannya bukan teorinya”.

2. Kehidupan Ekonomi Indonesia Pada masa Tanam Paksa.

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jendral Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan yang besar. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya pada harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Maka tidak ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar.

2.1 Sistem Tanam Paksa di Jawa

Sistem tanam paksa diterapkan oleh pemerintah jajahan Belanda merupakan contoh klasik tentang penindasan kaum penjajah. Tujuan pokoknya ialah meningkatkan secara pokok kapasitas produksi pertanian orang-orang Jawa demi keuntungan perbendaharaan Kerajaan Belanda. Jika dipandang dari segi ini ,sistem tersebut memang berhasil baik, dengan dihasilkannya sejumlah besar komoditi ekspor, yang penjualannya di Eropa semakin banyak menghasilkan dana untuk menopang posisi keuangan Belanda yang sedang sulit sekali. Melonjaknya produki dan laba ini hampir seluruhnya bersumber pada kerja paksa kaum tani Jawa. Pengandalan dari Tanam Paksa itu untuk memperoleh pendapatan lebih daripada hal lain mengakibatkan reputasi sistem Tanam paksa sangat buruk.

Dalam sistem Tanam Paksa ini kaum tani diwajibkan untuk menggarap sawahnya dan para petani wajib menyerahkan hasil panen tersebut pada pemerintah Belanda. Sistem tanam paksa menuntut agar kaum tani melakukan kerja rodi. Kaum tani diharuskan bekerja 4 atau 5 kali lebih lama daripada jam kerja yang dituntut dalam masa sebelum 1830. Pada umumnya, imbalan yang diterima oleh kaum tani itu dalam bentuk hasil budidaya atau upah yang sama sekali tidak seimbang denga tambahan waktu dan jerih payah yang dituntut dari mereka.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Nasib Buruh Migran di Pintu Akhir …

Eddy Mesakh | | 19 December 2014 | 12:57

Dengan Google Street Kita Bisa …

Daniel H.t. | | 19 December 2014 | 09:34

Tim “Hantu” Menpora Berpotensi …

Erwin Alwazir | | 19 December 2014 | 12:47

Tiga Seniman “Menguak Takdir” …

Ajinatha | | 19 December 2014 | 09:08

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07


TRENDING ARTICLES

Menteri Rini “Sasaran Tembak” …

Gunawan | 6 jam lalu

Inilah Drone Pesawat Nirawak yang Bikin …

Tjiptadinata Effend... | 7 jam lalu

Seorang Manager Menjadi Korban Penipu …

Fey Down | 13 jam lalu

Meramu Isu “Menteri Rini Melarang …

Irawan | 13 jam lalu

Luar Biasa, Kasus Lapindo Selesai di Tangan …

Hanny Setiawan | 14 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: