Back to Kompasiana
Artikel

Sejarah

Arie Yanitra

Selalu Belajar Menjadi Manusia Merupakan Peranan Kehidupan

Konsep Kekuasaan Gereja: Konteks Gereja Barat

REP | 19 July 2011 | 07:41 Dibaca: 473   Komentar: 6   0

Oleh: Arie Yanitra Hartanto[1]

Rentang waktu yang lama antara tumbangnya kerajaan Romawi dan lahirnya negara nasional modern disebut sebagai jaman pertengahan. Pada pendahuluan buku A History of Medieval Political Thought 300-1450 yang ditulis oleh Joseph Canning menunjukkan betapa kompleksnya dua kekuasaan [Gereja dan Negara] yang menjadi satu tetapi sebenarnya berbeda.[2] Carlton Clymer Rodee berpendapat selama abad pertengahan, negara menjadi kurang penting dibanding Gereja, yang bisa memaksakan kekuasaannya pada raja dan memecat para pangeran dan mengatur kebijakan umum. Ilmu filsafat (termasuk filsafat politik) diposisikan dibawah teologi; pertentangan politik biasanya diselesaikan melalui himbauan yang berkuasa, yaitu tulisan-tulisan keagamaan daripada pertimbangan empirik ataupun praktis.[3]

Untuk dapat melacak lahirnya konsep kekuasaan Gereja mungkin sebaiknya kita terlebih dahulu harus melihat periodik sejarah, ajaran, dan tradisi kekristenan perdana. Sebenarnya dalam ajaran dan tradisi kekristenan perdana tidak ada kejelasan apakah sekte baru yang lahir dari Judaisme tersebut mengikuti pola kekuasaan model Perjanjian Lama ataukah mempunyai pola tersendiri. Menurut Andreas A. Yewangoes secara umum terdapat istilah kuasa di dalam Alkitab dikenal sebagai eksousia dan dunamis. Eksouasia adalah kekuasaan yang dicangkokkan dari “luar”, sedangkan dunamis adalah kekuasaan yang berasal dari “dalam”, yang bersifat menggerakkan.[4] Namun sebuah studi teologi alkitabiah [hermeneutik] mengenai kuasa yang ditulis oleh Hans-Ruedi Weber mengisyaratkan tidak adanya kejelasan korelasi antar sistem yang berkembang antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Pendapatnya yang mengungkapkan [istilah kuasa] di dalam bahasa Alkitab, setiap konteks teks baik Ibrani maupun Yunani, banyak istilah yang berbeda-beda digunakan untuk berbagai manifestasi kekuasaan.[5]

Untuk melacak konsep kekuasaan Gereja, saya tidak ingin terjebak kerumitan dalam pelacakan sumber teks ataupun interpretasi teks walaupun mungkin itu bisa menjadi pertimbangan bagi para penulis lain yang ingin melengkapi pengetahuan tentang terbentuknya pola kekuasaan Gereja atas dasar metode tersebut. Dalam bukunya The Infability of The Church, George D. Salmon memberikan komentar mengenai sumber/pembuktian kebenaran Gereja yang sangat kompleks dalam membela pandangan dan doktrin-doktin Gereja. Gereja selalu menolak mengatakan bahwa ajaran yang berkembang hanya berdasarkan tradisi namun disisi lain Gereja mengklaim bahwa pertimbangan dan keputusan yang lahir selalu berdasarkan alkitab, dan sebaliknya.[6] Pemisahan keduanya ataupun kesatuan antara tradisi dan alkitab jika diselidiki memang tidak begitu jelas. Apakah hal-hal tersebut menghasilkan pemikiran dan keputusan Gerejawi termasuk pengakuan ketidakbersalahan Gereja dalam merumuskan suatu hal -termasuk konsep kekuasaan dan cara mereka berkuasa-.

Ada baiknya kita meninggalkan sejenak kerumitan pembahasan studi hermeneutik, tradisi dan ajaran Gereja. Untuk mencari kejelasan sejarah konsep kekuasaan Gereja dan berpikir dalam kerangka sistematis, saya membagi empat periode sejarah terbentuknya konsep kekuasaan Gereja, sampai tahun 1450.

[A] Periode 33 M- 430

Sejarah mencatat ketika kerajaan Romawi menjadi semakin despotik dan secara perlahan menemui ajalnya, sebuah kekuatan keagamaan baru lahir dari timur. Kemunduran kekaisaran Romawi juga dipenuhi dengan kenyataan politik bahwa pergantian kekuasaan hampir sebagian besar terkait kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di lingkaran kekuasaan. Antara 180-224 M [Masehi], tercatat ada + 22 kaisar bergantian memimpin. Menjelang akhir abad 3, agama baru tersebut berangsur-angsur menyebar ke kalangan Romawi. Agama baru tersebut dengan dikenal sebagai agama Kristen, pendirinya bernama Yesus dari Nazareth dimana para pengikutnya secara bertahap menyebarkan pengaruh kepada kekaisaran Romawi. Seiring berjalannya waktu, para pengikut Kristus ini menolak ide bahwa kesetiaan politik berarti sejalan dengan agama, mereka menolak menjadi warga yang patuh total kepada kekaisaran dan kaisar kecuali kepada agama mereka.

Meskipun pertama-tama ditoleransi oleh pemerintah Romawi sebagai salah satu sekte agama, orang-orang Kristen kemudian menjadi sasaran penyiksaan karena penolakan mereka terhadap otoritas kaisar. Konsep kekuasaan pemerintahan Romawi tidak dapat diterapkan secara serta merta terhadap sekte baru tersebut misalnya: ide tentang penyembahan kepada kaisar ditolak mentah-mentah oleh komunitas ini. Pertentangan antara Gereja dengan kekaisaran Romawi semakin meruncing ketika para pemimpin sekte ini perlahan-lahan mulai mencapai titik radikal, misalnya Tertullianus (195-220 M).[7] Darah pemeluk Kristen yang tertumpah tidak pernah menyurutkan mereka dalam membela kepercayaannya. Para martir[8] yang bermunculan dalam agama ini menjadi bukti otoritas dan kekuatan Gereja dalam menghadapi kebrutalan para penguasa Romawi yang memusuhi mereka. Namun demikian keberuntungan menyertai agama baru ini. Kaisar Diocletianus[9] yang mengundurkan diri secara tiba-tiba menimbulkan kekacauan besar, dimana enam orang memperebutkan posisi sebagai penggantinya. Yang memenangkan persaingan itu adalah Konstantinus. Di tahun 313, Konstantinus memproklamasikan pengakuan resmi terhadap agama Kristen lewat “Maklumat/Edik Milan.” Kaisar Romawi baru tersebut memiliki pemikiran untuk merangkul orang Kristen, bukannya untuk menindas mereka, dan bersama-sama membangun kekaisaran Romawi. Dengan keputusan kaisar Konstantinus tersebut maka agama ini mendapat pengakuan resmi. Kemudian, ketika paganisme secara legal dibatasi, secara perlahan agama Kristen menjadi agama resmi dan eksklusif kekaisaran.[10] Bahkan di tahun 324 setelah Konstantinus mengalahkan musuh terakhirnya Licinius, Gereja mendapatkan kebijakan mengenai hak dan keuntungan oleh negara, misalnya: hak menerima warisan, sokongan bantuan pembangunan gedung-gedung Gereja, undang-undang penyucian hari Sabat.

Tahun 380 adalah hari penting bagi umat Kristen dimana Gereja diresmikan sebagai Gereja-Negara oleh kaisar Theodosius Agung.[11] Pertentangan lama untuk sementara diakhiri, tetapi problem menentukan watak dan karakter dari hubungan yang ditimbulkan, suatu bentuk konsep kekuasaan baru yang bemanifestasi dalam sistem pemerintahan sekarang mulai muncul. Konsep kekuasaan tersebut adalah pengakuan terhadap dua bentuk masyarakat, masyarakat agama dan politik yang sekarang berdiri dalam wilayah hukum yang sama.[12]

[B] Periode 430-1000

Pada tahun 410, kekaisaran Romawi yang sangat besar, yang dikira akan jaya selamanya tumbang. Kerajaan yang tetap berdiri dan sementara waktu dapat menghindari migrasi bangsa nomaden hanyalah wilayah bagian timur yaitu Byzantum dengan Konstantinopel sebagai pusatnya, sedangkan Italia yang berada dalam kekaisaran Romawi Barat berangsur-angsur melemah. Serangan bangsa Alaric dan Goth yang barbar merampok dan merampas Roma membuat kekaisaran Romawi Barat dan Gereja menjadi ‘pesakitan’.

Pada detik-detik akhir tahun 410 kejayaan Romawi Barat sekarang mengalami nasib tragis. Terjadi kemerosotan kehidupan budaya dan intelektual yang terjadi secara gradual menurunnya disiplin dan moral, melemahnya kebajikan civic, dan ketergantungan yang meningkat pada kerja budak, semuanya ikut melenyapkan kekuatan dan kejayaan Roma. Hanya Gereja dengan organisasi yang semakin tumbuh, administratornya yang terlatih, dan semangatnya yang menyala yang bisa mengisi kekosongan yang disebabkan oleh tumbangnya kekuasaan politik di Barat. Saatnya sekarang telah tiba bagi formulasi yang lebih sistematis mengenai kedudukan Kristen di tengah-tengah masyarakat manusia. Tugas ini diemban oleh salah seorang pemikir Gereja, yaitu Agustinus seorang uskup di Hippo.

Agustinus (333-430) dilahirkan di Tagaste, sebuah kota di Afrika Utara. Pada masa mudanya ia adalah penganut Pagan dan tertarik pada studi filsafat khususnya karya-karya Cicero. Dalam masa-masa pergumulannya mencari ‘kebenaran’ dia berulangkali berpindah dari satu agama ke agama yang lain, mulai dari Manikeanisme, Neo-Platonisme, hingga akhirnya ke agama Kristen. Ketika Roma jatuh ketangan bangsa Goth, beberapa orang Pagan menuduh agama Kristen bertanggungjawab atas bencana tersebut. Agustinus melakukan apologetika [pembelaan] dalam karyanya The City of God [De Civitate Dei]. Pledoi yang disusun dalam bukunya mulai ditulius pada tahun 413 dan terbit secara bersambung selama 13 tahun. Karyanya memberikan argumen bahwa orang-orang Pagan salah menilai bahwa agama Kristen adalah penyebab keruntuhan kekaisaran Romawi, karena menurutnya Cicero telah mengungkapkan bahwa Republik sudah korup dan lemah sebelum kekristenan tiba. Agustinus terkenal dengan memberikan konsep metafor dan mendasar bahwa menurutnya ada dua model pemerintahan, yang satu berasal dari Tuhan, dan satu lagi bersumber pada manusia. Argumen teologi dalam bukunya memperlihatkan bahwa kejatuhan imperium Romawi juga menunjukkan keberdosaan manusia yang tidak mampu mengelola tanggung jawab, hanya dengan kasih Tuhan maka pemerintahan ideal akan terwujud. Hubungan antara kedua kota ini tidak bisa disatukan karena dalam gereja dan negara ada pertentangan antara kebaikan melawan kejahatan.[13] Secara teori memang masih banyak aspek mengenai konsep hubungan kekuasaan politik antara gereja dan negara pada jaman Agustinus yang masih bisa diperdebatkan, seperti yang ditulis almarhum R.A Markus, profesor emiritus Universitas Nottingham. Bagi Markus, Agustinus secara fundamental memberikan gambaran baru yang sama sekali berbeda mengenai konsep umum pemerintahan yang dikenal semenjak jaman Romawi kuno yaitu republik dengan membuat kata baru untuk menunjukkan sesuatu yang ideal, yaitu: civitas. Civitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu: [1] Civitas Dei; [2] Civitas Terena. Civitas Dei adalah kota Tuhan yang sama sekali berbeda dengan keadaan duniawi, mengenai keadilan sejati yang bersifat supra, keadaan pemerintahan yang baik, di gereja dan masyarakat, sedangkan Civitas Terena kebalikannya.[14] Menurut Schmandt, pemikiran ini memang tidak memperlihatkan pemikiran baru tentang negara, Agustinus hanya mengedepankan masalah dua loyalitas dan perlunya membuat garis batas dari dua wilayah, antara duniawi dan spiritual.[15]

Pasca Agustinus, ide pemisahan ini diperkuat oleh Paus Leo I (440-461) dimana dia membuat formula untuk memperlihatkan otoritas kepausan secara spiritual, bahwa paus adalah pemegang kekuasaan Gereja pasca Rasul Petrus [indignus haeres beati Petri]. Leo membangun kepausan berdasarkan ide kekuasaan monarki, dimana dia berpendapat “mereka berada di tempat Petrus” [vice Petri fungimur]. Pemerintahan kepausan di pimpin oleh seorang Paus [primatus] sekaligus pemimpin kepala [principatus] dari Gereja. Gereja berdasarkan pandangan Paulus adalah Tubuh Kristus [Corpus Christi].[16] Sampai posisi ini, Gereja masih sibuk membangun otoritas kekuasaannya.

Pada tahun 494 ide Agustinus ini masih dipertahankan dalam upaya formal merumuskan hubungan gereja dan negara. Paus Gelasius adalah orang yang memperkenalkan konsep awal doktrin dua pedang yang terambil dari Lukas 22:38. Ia berargumen bahwa semenjak mula ada dua kekuasaan yang sangat berbeda bahwa ada raja dan sah seperti Melkisedek, namun Kristus mengetahui kelemahan sifat manusia dan sangat peduli dengan nasib domba-dombanya, memisahkan dua kekuasaan ini, menyerahkan fungsi dan tugasnya kepada masing-masing. Jadi, seorang pemimpin Kristen membutuhkan pendeta untuk mencapai kehidupan abadi, dan demikian juga para pendeta tergantung pada pemerintah dan raja dalam masalah dunia.[17] Sampai pada titik ini kekristenan berkembang tanpa adanya konflik, terbukti ketika Raja Clovis dari Franka pada tahun 496 dengan sukarela menerima agama Kristen. Negara dan Gereja pada saat itu justru saling berkembang bersama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Menariknya pada periode ini mulai dikenal ideologi pemerintahan Raja Kristen di Barat (Christian Kingship). Di masa lalu para raja pada periode Helenisme dianggap sebagai suatu sistem dimana ada seorang pemimpin tunggal yang berhak memerintah dengan dibantu para bawahannya, dan ide itu hanya ditambah oleh masyarakat barbar bahwa yang berhak memerintah adalah orang yang populis, dicintai oleh masyarakat sukunya. Sedangkan teologi pada jaman ini memberikan paham yang menggambarkan bahwa Kristus adalah pemerintah para raja-raja. Pertanyaan mendasarnya adalah [1] Bagaimana “Kristus” mengatur masyarakat barbar? [2] Bagaimana peran raja dibawah “Kristus” yang tidak kelihatan tersebut? Maklum saja pemimpin atas masyarakat ‘barbar’ yang baru saja melakukan konvesi ke agama Kristen menerima sebuah ide pemerintahan raja yang membingungkan dari para pendeta yang baru saja memproselitkan mereka. Namun permasalahan model kekuasaan ini tidak berlangsung lama karena para teolog pada masa tersebut dapat merumuskan formula untuk menyelesaikan masalah-masalah legalitas kekuasaan teologi-politis tersebut. Formula tersebut adalah Rex Dei Gratia. Para pemimpin tersebut menjadi “Raja oleh karena Kasih Karunia Tuhan.”[18]

Gregorius I (540-604) menjadi Paus ditahun 590, ketika memerintah ia masih menghargai ide pemisahan tersebut walaupun kadangkala Gregorius masih harus campur tangan karena kelemahan administratif dan kesibukan pertikaian antar para pemimpin sekuler di Italia serta Eropa Barat. Pada masa itu mulai bermunculan kerajaan-kerajaan yang menganut agama Kristen. Sebuah pemerintahan para raja-raja mulai menancapkan kakinya ke daerah-daerah Eropa Barat. Kerajaan Roma takluk dibawah Theoderic Agung yang meraih tahta kekaisaran Roma dengan gelar kaisar Anastasius di tahun 497. Hampir seluruh suku-suku di wilayah Eropa Barat (German, Spanyol, Perancis) perlahan-lahan masuk agama Kristen Katholik. Pekerjaan rumah Gereja ini tetap dilanjutkan hingga jaman Gregorius Agung. Gregorius menyadari bahwa masyarakat nomaden yang gemar berperang ini mulai mengenal peradaban walaupun mungkin belum ‘genap’. Melihat kondisi seperti ini, dalam penyusunan teologi ia agak berbeda dengan Agustinus. Menghadapi kondisi sosial-politik yang mulai tertata ia mulai berpaling dari ajaran-ajaran Agustinus yang hanya mengandalkan kasih karunia semata. Menurut Gregorius keselamatan kekal dihasilkan oleh kerjasama dari rahmat Tuhan dengan amal, jasa, dan penitensia manusia.[19] Dia juga mempertegas kedudukan Gereja sebagai pemberi keselamatan dengan mencetuskan ajaran mengenai api penyucian. Impikasi dalam bidang kekuasaan terlihat jelas bahwa Gregorius juga mulai melakukan reformasi kekuasaan Gereja yang mulai bertumbuh dan berakar kembali di Eropa Barat, dan Italia. Konsep kekuasaan model Gregorius memperlihatkan kuasa Gereja atas kehidupan dan pasca kehidupan manusia, sedangkan disisi lain Gereja juga dapat melakukan campur tangan jika terjadi penyelewengan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai teologis di dunia sekuler walaupun dalam batas tertentu. Berkhoff dan Enklaar berpendapat dalam masa ini Gereja dibawah kepemimpinan Gregorius menjadi pemimpin, pengatur masyarakat, guru, dan pelatih.[20]

Ketika Gereja sibuk menata administrasinya dan sekaligus menata masyarakat barbar tersebut, perlahan-lahan kekuatan baru lahir dari Timur. Kekuatan tersebut adalah Islam. Sebuah agama yang dibangun oleh Muhammad, seorang Arab. Kekuatan Islam pasca kematiannya semakin menguat, menyebar, dan menimbulkan pengaruh sehingga perlahan-lahan Gereja di Timur dan kerajaan Byzantum goyang. Di Timur Tengah-Asia Kecil mulai bermunculan kerajaan-kerajaan baru berasaskan Islam, seperti kerajaan Ottoman, Mamluk, dstnya. Pasukan-pasukan ini juga mulai melancarkan ekspansi ke Eropa Barat. Raja Frank, yaitu Karel Martel berhasil menyelamatkan Eropa Barat di tahun 732 dengan mengalahkan pasukan Islam di Poitiers, Perancis. Pippin III alias Pepin Pendek anak dari Karel Martel juga menjadi pelindung Gereja ketika Paus Zacharias meminta pertolongannya untuk mengalahkan Longobardia (Lombards). Pada titik ini Gereja menjadi tidak berdaya, sehingga corak yang mula-mula seimbang menjadi Negara-Gereja, dimana Gereja menjadi tidak berdaya dalam hal kekuasaan dan membutuhkan bantuan para pemimpin sekuler.

Masa transisi antara 750-1050 merupakan saat-saat ketegangan dimana pertikaian antara pemimpin Gereja dan Sekuler mulai memuncak. Charlemagne atau yang lebih sering dikenal sebagai Karel Agung (742-814) mulai melebarkan sayapnya setelah mulai memerintah Frank pada tahun 768, dia menaklukan hampir seluruh Eropa Barat. Perdebatan teologis kemudian berlangsung, pada posisi mana Karel harus ditempatkan? Apakah dia dianggap sebagai utusan Tuhan [vicarius Dei] atau sekaligus pendeta dan raja [rex et sacerdos]?[21] Hal ini juga mengganggu bagi Paus Leo III, ketergantungan Gereja terhadap para pemimpin sekuler semakin bertambah. Leo III berbeda pandangannya dengan Paus sebelumnya Adrianus. Dia mulai memikirkan untuk membuat keseimbangan dimana kekuasaan Gereja dan Negara mencapai titik sehat kembali. Momentum ini didapat Paus Leo III ketika melihat Karel Agung mendukung otoritas Gereja dengan melegitimasi kekuasaan Gereja atas para pemimpin sekuler. Sebagai balasannya maka Karel Agung menerima penobatan pada tanggal 25 Desember 800 masehi menjadi kaisar [Imperator Romanorum] atas seluruh wilayah Franka dan pelindung Roma dari Paus Leo III. Dengan keputusan teologis-politis ini berarti Karel mencatatkan dirinya dalam sejarah Eropa Barat bahwa dia berhasil menstabilkan kekuasaan kerajaaannya setelah Romawi Barat hancur. Sedangkan implikasinya bagi Gereja adalah Gereja tetap mendapatkan posisi tinggi sebagai tempat spiritual. Pada masa ini antara kekuasaan Gereja dan Negara dapat kembali bekerjasama serta berkolaborasi secara sehat. Di tahun 829, hasil rapat Konsuli Gereja di Perancis mengembangkan pemahaman ecclesia [persekutuan] menjadi konsultasi bersama antara Gereja dengan raja berdasarkan interpretasi terhadap traktat Gelasius, yaitu: De institutione Regia.[22]

Namun kejayaan kuasa dan keseimbangan ini tidak berlangsung lama, Karel yang wafat meninggalkan konflik diantara garis keturunannya. Keputusan perjanjian Verdun di tahun 843, Franka terbelah menjadi tiga bagian, yaitu: Franka Tengah, Barat, dan Timur. Franka Barat dipimpin oleh Charles Bald (840-877); Franka Timur dipimpin Louis dari Jerman; sedangkan Franka Tengah menjadi milik Kaisar Lothar (855).[23] Setelah Lothar meninggal ditahun 855, seharusnya tahta diserahkan kepada Louis II, namun Louis II yang masih belia dipermainkan oleh Charles Bald dan Louis dari Jerman sehingga Franka Tengah kehilangan wilayahnya, celakanya eks-wilayah Franka Tengah semisal di Italia Utara dibiarkan terlantar oleh dua Raja tersebut. Pada posisi ini Gereja tidak ikut campur dalam pertikaian antar garis keturunan keluarga Karel Agung, Gereja beserta jajarannya hanya memberikan pendapat namun tidak ikut campur dalam konflik kekuasaan tersebut. Kekuasaan Gereja begitu lemah dan tidak terkoordinasi pada tahun 900, menurut Berkhof dan Enklaar, kaum bangsawan di Perancis merebut kuasa dalam Gereja dan merampas rumah-rumah biara, dan di Jerman para hertog-hertog [pangeran suku-suku asli pribumi] melemahkan kuasa raja dan Kaisar sehingga berdampak pada Gereja, sedangkan jabatan Paus di Roma jatuh ke dalam tangan orang-orang bangsawan.[24] Kekuasaan Gereja kembali pada posisi terendahnya pada periode ini sehingga kembali berada dalam perlindungan Negara. Pada periode ini (900-999) tercatat ada 27 Paus yang dinaikkan dan diturunkan secara semena-mena oleh para bangsawan di Italia.

Setelah Otto I (936-973) memerintah di tahun 962 mulai membereskan kekacauan di Franka Timur, dia membereskan para hertog-hertog sehingga mulai membereskan kekacauan. Dia juga mulai melebarkan pengaruhnya ke Gereja sehingga keadaan di Italia mulai agak terkendali. Atas jasanya ini, Gereja melalui Paus Yohanes XII memberikan gelar kepadanya menjadi Kaisar atas seluruh wilayah Jerman sampai ke Italia Tengah, yang nantinya akan menjadi cikal bakal Kerajaan Roma Suci. Tradisi ini diteruskan hingga jaman Paus Yohanes XIX (1024-1033), dan pemberian gelar ini dikembangkan, dipakai, dan dimanfaatkan sebagai legitimasi kekuasaan bagi raja-raja Eropa lainnya.[25] Fase konflik ini sementara dapat diakhiri dengan melakukan hubungan yang harmonis antara sacerdotium dan regnum. Penobatan Raja oleh Paus menjadi alternatif menghindari konflik kekuasaan.[26] Disisi lain dalam periode ini, jabatan tinggi agama dan dunia seringkali dirangkap oleh satu orang (selain Paus dan Raja). Mulai tumbuhnya sistem Feodal banyak pejabat Gereja menjadi tuan-tuan tanah, dan konsekuensinya menjadi bawahan raja. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa para pendeta juga merupakan administrator yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang terbaik pada jaman ini. Implikasinya pejabat Gereja mulai dari yang tinggi -uskup dan kepala biara pria- tidak hanya menjadi kepala wilayah tetapi juga menjadi bagian integral dari struktur dan sistem pemerintahan sekuler yang sedang berkembang. Bisa dipahami jika dibawah kondisi semacam ini, raja menuntut peran dalam pemilihan dan penunjukan uskup. Secara teoritis, pejabat-pejabat ini dipilih oleh kepala biara pria dan orang-orang yang ditetapkan oleh hukum Gereja; pada kenyataannya, sejak abad keenam, hak penguasa sekuler lebih dominan untuk menyetujui dan melegitimasi para pejabat Gerejawi.[27] Inilah yang akhirnya memancing keprihatinan tokoh-tokoh yang ingin menegakkan kekuasaan Gereja pada periode selanjutnya.

[C] Periode 1000-1250

Pada saat ini juga mulai timbul sebuah kesadaran baru, bahwa kekuasaan Gereja tidak akan terjadi tanpa koordinasi dan pembaharuan. Biara Cluny di Burgondia melakukan ide reformasi besar-besaran. Pembaharuannya menuntut: [1] Biara-biara harus dipimpin langsung oleh Paus; [2] Raja dan Bangsawan tidak boleh mencampuri pimpinan dan urusan-urusan Biara; [3] Kaum rahib harus taat kepada disiplin yang keras dan wajib hidup lebih saleh.[28] Mereka militan dalam melawan Simoni dan juga menegakkan aturan untuk tidak menikah kembali. Tokoh yang akan meneruskan perjuangan biara Cluny adalah Hildebrand yang akhirnya bergelar Paus Gregorius VII. Sejak abad keenam

Henry III menyetujui reformasi dari dalam Gereja sehingga akhirnya dia membereskan kebingungan Gereja dengan memecat ketiga orang yang menduduki jabatan Paus secara bersamaan dan menetapkan Paus Leo IX (1049-1054) dengan kekuasaan tunggal -tentu saja dalam batasan tertentu-. Pada masa ini golongan yang melawan Simoni semakin menguat misalnya: Peter Damian dan Humbert yang menjadi Kardinal di tahun 1950. Peter Damian mengeluarkan buku Liber gratissimus (1052) dan Humbert dengan Libri tres adversus simoniacos (1058).[29] Henry III memang sanggup mengatasi kekacauan Gereja namun kekhawatiran Gereja akan kembalinya kaum awam yang mencampuri urusan Gerejawi membuat mereka harus cepat berkonsolidasi, khususnya momentum ini di dapat karena kematian Henry III, yang digantikan oleh anaknya Henry IV yang kala itu masih berusia enam tahun.

Kekhawatiran jika Negara masih intervensi dengan melakukan campur tangan pada pemilihan Paus, membuat jajaran Gereja berbenah diri terus menerus setelah kematian Paus Leo IX dengan reformasinya yang berhasil membentuk Majelis Para Kardinal. Penggantinya, Paus Nicholas II (1059-1061) dengan dibantu Hildebrand menetapkan aturan baru pemilihan Paus dengan hak suara yang hanya dimiliki oleh para Kardinal, cara ini dikemudian hari kita kenal dengan konklaf. Paus Alexander II (1061-1073) kemudian juga meneruskan reformasi kekuasaan ini ke tingkat kardinal dan uskup, bahwa Gerejalah yang berhak menentukan jabatan Gerejawi bukan orang awam.[30] Sudah bukan rahasia lagi, arsitek kekuasaan dari Gereja pada saat itu adalah Hildebrand, sebagai pembantu dari kelima Paus sebelumnya. Dialah dalang dari penguatan kekuasaan Gerejawi melawan penguasa awam.

Hildebrand adalah seorang pembaharu yang didukung oleh para pejabat Gerejawi. Hildebrand akhirnya menerima jabatan dan kekuasaan sebagai seorang Paus di tahun 1509 dengan gelar Gregorius VII, tindakannya sangat radikal dengan mengambil hak sebagai seorang Paus tanpa melalui prosedur yang ‘resmi’ yaitu meminta pertimbangan Henry IV, sebagai Kaisar yang sah pada saat itu. Pandangannya menentang arus kekuasaan yang berlaku. Dia bersikap tegas dengan memegang ketiga prinsip ini: [1] Paus sekali-kali tidak bergantung pada penguasa dunia; [2] Pauslah satu-satunya kepala Gereja, dan semua klerus harus mentaatinya; [3] Segala kuasa duniawi pun hanya dapat dikaruniakan oleh Paus saja.[31]

Tindakan Gregorius yang menentang Henry IV memancing konflik kekuasaan baru antara Gereja dan Negara. Peristiwa ini akan dikenal sebagai Via Canossa. Gregorius mulai memancing amarah Henry IV dengan melarang ikut campurnya para penguasa sekuler dalam sidang sinode di tahun 1075. Pelarangan ini berarti pelecehan terhadap kekuasaan Henry IV sebagai Kaisar. Henry IV mengkonsolidasi uskup-uskup di Jerman untuk memecat Gregorius VII. Bukannya berhasil memecat Gregorius VII, yang berlaku malah sebaliknya. Gregorius VII dengan dibantu raja-raja Jerman justru berhasil memecat Henry IV sebagai Kaisar Roma Suci. Namun Henry IV adalah Kaisar yang cerdik, pada tahun 1077 dia merendahkan diri dihadapan Paus Gregorius VII di Canossa, Italia Utara. Gregorius VII akhirnya memberikan pengampunan serta pemulihan kekuasaan Henry IV di Jerman. Tapi pertarungan kekuasaan baru saja dimulai. Henry IV teramat dendam dengan Gregorius VII dan setelah otoritasnya sebagai Kaisar pulih, dia memutuskan menyerang Roma, dan menggulingkan Gregorius VII serta mengangkat Guibert sebagai Paus tandingan, dengan gelar Clement III. Gregorius VII sendiri kemudian diasingkan di Salermo, dan tidak berapa lama kemudian dia meninggal (1085). Peristiwa ini berdampak pada kekuasaan Gereja untuk selang yang cukup lama melawan kekuasaan Henry IV. Akhirnya ada dua kubu, kubu yang pertama adalah Gereja dengan Pausnya; kubu kedua adalah Negara dengan Paus tandingannya. Jaman ini juga dikenal sebagai Jaman Paus Tandingan Jilid Pertama.

Pada jaman ini, Gereja memiliki dua kubu berbeda dengan 11 Paus yang silih berganti memimpin dan berkuasa. Corak kekuasaan yang terjadi lebih mementingkan pertarungan faksional ketimbang kepentingan kekuasaan yang bercorak Gerejawi. Melihat kondisi semacam ini, pertemuan pada titik ini menjadi buntu. Kedua kubu tidak lelah untuk berhenti bertarung dan berpegang teguh antara keyakinan teologis dan kepentingan kekuasaan semata. Keyakinan hitam melawan putih membuat mereka seolah-olah seperti bermain catur. Pertandingan ini menghasilkan kerugian-kerugian diantara kedua belah pihak.

Jaman Paus Tandingan Jilid Pertama*[32]

Paus Yang Sah Masa Jabatan Paus Tandingan Masa Jabatan
Gregorius VII 1073-1085 Clement III 1088-1100
Victor III 1086-1087 Theodoric 1100-1102
Urbanus II 1088-1099 Albert 1102
Paschal II 1099-1118 Sylvester IV 1105-1111
Gelasius II 1118-1119 Gregorius VIII 1118-1121
Callistus II 1119-1124

Akhirnya permainan Catur ini berakibat sangat melelahkan bagi Gereja dan Negara. Sehingga kedua kubu ini akhirnya memutuskan untuk berkompromi. Menurut Kesepakatan [Konkordat] Worms antara Gereja yang diwakili Paus Callistus II dan Negara yang diwakili oleh Henry V pada tahun 1122; uskup-uskup harus dipilih oleh klerus dan disahkan oleh paus, tetapi disamping itu kaisar berhak memberi pangkat raja kepada mereka dan menolak orang yang tidak disukainya.[33]

Permasalahan kekuasaan antara Gereja dan Negara sementara dapat selesai, namun pertikaian belum berakhir. Fredrich I Barbarossa tetap saja melawan perintah-perintah otoritas Roma. Walaupun dalam beberapa hal ia berkompromi dengan Paus Alexander III yang berkuasa pada tahun 1177-1181. Pasca kematian Paus Alexander III, kekuasaannya semakin bertambah dengan perkawinan politiknya berakibat pada pengaruh kekuasaannya yang menyebar sampai Kerajaan Naples, Italia Selatan. Dibawah kepemimpinan anaknya Henry VI (1190-1197), tradisi kejayaan kekuasaannya diteruskan. Namun seperti biasa, konflik antar garis keturunan kembali terjadi setelah kematian Henry VI. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Paus Innocentius III (1198-1216) untuk mengkonsolidasikan kekuatan Gereja.

Paus Innocentus III berpendapat: “Paus kurang besar dari Allah, tetapi lebih besar dari manusia, [...] Ia bukan Wali Petrus saja, tetapi Wali kristus sendiri.”[34] Implikasinya dalam kekuasaan, ia ingin menegakkan kembali jabatan dan otoritas kepausan atas seluruh raja-raja Eropa. Keuntungan-keuntungan lainnya pada masa Innocentus III, ia bertindak sebagai pengampu dan wali Kaisar baru, Fredrich II, anak Henry VI yang masih muda. Kuasa Innocentus begitu ditakuti dan kekuasaannya tidak seperti Paus sebelumnya yang hanya bisa mengeluarkan himbauan semata. Ia memiliki seluruh kekuasaan atas Italia hingga Jerman. Otoritasnya juga dapat membuat para raja mengikuti aturan-aturan Gereja dan cara pandang teologis Gereja, sebagai contoh: [1] Raja Perancis dipaksa menerima kembali istrinya; [2] Raja Inggris yang tidak menerima Uskup Besar Canterbury dipecat dan dikutuki, sampai akhirnya dibuang dan dipaksa mengakui otoritas Gerejawi; [3] Segala sekte beserta ajaran yang selama ini menyimpang dari garis ajaran mainstream dibinasakan, setelah selama ini hanya bisa didiamkan. Dibawah kekuasaannya, Konsili di Latheran diadakan dan menghasilkan dampak bagi pemulihan kemuliaan Paus dan kuasa Gereja. Tercatat ada 2000 hadirin yang terdiri atas raja-raja Kristen, 71 Patriakh dan Uskup Besar, 412 Uskup, lebih dari 800 abt, dan tentu saja minus Gereja Timur.[35]

Ia tetap melanjutkan kebijakan pasca Gregorius Agung yang menolak pandangan Agustinus bahwa semua hanya karena kasih karunia. Gereja disini dituntut terlibat aktif dalam urusan kekuasaan duniawi, Paus Innocentus III bahkan ditetapkan memiliki kuasa untuk melakukan ekskomunikasi dan interdik, yaitu dalam satu daerah seluruh penduduk dilarang menerima sakramen.[36] Pada masa Innocentus III ini juga dia memberikan peluang kepada Fransiskus dari Assisi untuk mendirikan Ordo yang terkenal, yaitu: Ordo Fratrum Minorum, yang disahkan pada tahun 1210 dan juga Ordo Dominican, yang didirikan oleh Dominicus, seorang Spanyol pada tahun 1216, ordo ini dikemudian hari dipakai sebagai alat kekuasaan Gereja sebagai inkuisisi.[37]

Situasi ini mulai berubah ketika pewaris tahta yang sah, yaitu Fredrich II telah dewasa dan siap memerintah pada tahun 1215. Fredrich II memang mulai banyak membangkang atas otoritas kepausan Roma, dan begitu mengganggu kekuasaan Gereja. Pasca kematiannya di tahun 1250, Italia Selatan dan Sisilia diberikan oleh Paus Urbanus IV kepada Kerajaan Perancis untuk mengimbangi pengaruh Jerman atas otoritas Gereja, khususnya di wilayah Italia. Kebijakan Paus Urbanus IV yang cenderung meminta bantuan ke koneksi Perancis untuk melawan pengaruh Jerman sangat wajar karena diduga dia juga memiliki darah Perancis. Inilah cikal bakal alasan mendasar mengapa Perancis begitu berakar kuat dalam sejarah Italia yang di kemudian hari akhirnya menimbulkan pertikaian antara Gereja dengan ‘Koneksi Perancis’.

Pada periode ini lahir juga beberapa pemikir-pemikir ulung Gereja yang mendapatkan pendidikan di biara Ordo Dominican misalnya Thomas Aquinas (1225), yang berasal dari Italia. Pemikirannya pada saat ini belum begitu terpakai secara praktis sampai jaman kontra reformasi dimulai; pemikiran utamanya adalah kesesuaian hukum manusia dengan hukum alam dan hukum Tuhan bisa menjadi ancangan yang lebih baik bagi negara untuk melakukan institusionalisasi pemerintahan yang terbatas, melalui cara konstitusi yang tertulis dan judicial review.[38]

[D] Periode 1250-1450

Seperti yang kita bahas kebijakan pro-Perancis model Paus Urbanus IV yang bertahta di Italia membuat pengaruh Kerajaan Perancis bercokol di Italia Selatan. Mula-mula kebijakan ini ditetapkan untuk menjaga Gereja dari pengaruh kuasa raja-raja dan Kaisar Jerman namun pada pemerintahan Paus Boniface VII (1294 -1303) justru kebijakan ini berbalik memakan kekuasaan Gereja.

Paus Boniface VII berkonflik dengan Raja Philip IV dari Perancis menyangkut dua pokok permasalahan. Keprihatinannya yang pertama adalah menyangkut masalah pajak yang dikenakan kepada kaum klerus di Perancis. Tindakan yang diambil oleh Philip IV berlawanan dengan keputusan Konsili Latheran. Di pihak Philip IV, dia beranggapan membutuhkan pajak dari seluruh rakyatnya tanpa terkecuali kaum klerus, sebagai bagian dari suatu bangsa semua harus ikut andil karena perang melawan Edward I dari Inggris sangat menguras biaya perang. Sebenarnya, konflik ini tidak akan terjadi jika Boniface dan Philip IV menemui titik kompromi, Boniface memutuskan untuk menolak keputusan Philip IV terlepas dari kondisi semacam apa yang membuat dia harus mengeluarkan keputusan semacam itu. April 1926, Boniface mengeluarkan bulla Clericis laicos yang menentang seluruh raja yang menarik pajak dari kaum klerus. Keputusan ini dijawab Philip IV dengan mengembargo institusi kepausan secara ekonomi. Institusi kepausan sangat kelabakan dengan kebijakan tersebut, dan akhirnya mengalah dengan mengeluarkan bulla Etsi de Statu, pada bulan Juli 1297. Isi dari bulla tersebut adalah mengijinkan raja untuk menarik pajak kepada kaum klerus jika negara dalam keadaan darurat tanpa harus melalui ijin institusi kepausan.[39]

Paus Boniface VII adalah betul-betul seorang yang tidak mengerti politik kekuasaan. Setelah dia dipermalukan untuk mencabut bullanya dan menjilat ucapannya oleh Philip IV. Kali ini ia membuka konfrontasi baru dengan Philip IV dengan mengeluarkan bulla Unam sanctam, yang mempertanyakan relasi mutlak antara kekuasaan sementara duniawi dengan kekuasaan spiritual yang abadi.[40] Doktrin dua pedang yang dikeluarkannya pada tahun 1302 berbeda cara pikir dengan Paus Gelasius di masa lalu. Paus Gelasius menginterpretasikan Lukas 22:38, dengan pandangan moderat bahwa solusi terhadap masalah hubungan Gereja dengan Negara bisa ditemukan dalam koordinasi yang harmonis dari dua kekuasaan tanpa subordinasi institusional yang satu pada yang lain; Sedangkan bagi Paus Boniface VII solusi kekuasaan antara Gereja dengan Negara, jawabannya terletak pada organisasi institusional yang berasal dari otoritas tunggal.[41] Tentu saja bagi Boniface VII yang berhak mendapatkan hal tersebut adalah institusi kepausan.

Philip IV betul-betul murka karena dia tahu bulla tersebut secara khusus ditunjukkan kepada dirinya. Ketika dia mendengar isu bahwa Boniface VII juga sedang mengeluarkan kutuk baginya, Philip IV memutuskan menyerang dan menangkap Boniface VII, walaupun akhirnya dilepas kembali akhirnya tidak selang beberapa lama kemudian Boniface VII wafat. Komentar Bekhof dan Enklaar terhadap paus yang satu ini sungguh menarik untuk disimak, bahwa: “Kejadian itu merupakan suatu pukulan besar bagi Paus yang memang terlalu melebih-lebihkan kekuasaannya.”[42] Pada saat inilah, Perancis mulai memainkan peranannya dalam institusi kepausan.

Peranan Perancis begitu terlihat ketika pada tahun 1309 istana kepausan dipindah ke Avignon, Perancis. Lebih jauh lagi, Philip IV juga melebarkan kekuasaannya di lembaga kepausan ketika ia memilih Uskup Besar Bordeaux sebagai Paus Clement V. Bahkan pada tahun 1312, boneka Philip IV yaitu Paus Clement V dipaksa untuk membubarkan Ordo Templar yang terdiri atas kolaborasi klerus-klerus dengan tuan-tuan tanah yang kaya di Perancis. Selama 70 tahun Paus yang semuanya berasal dari Perancis berada dalam kendali Raja Perancis. Pada tahap ini sisi etis moralitas dikesampingkan. Moralitas para klerus mencapai titik terendah dengan kehausannya akan uang semakin berlebih dan menyengsarakan rakyat. Pada titik inilah penyair Dante (1256-1321) di kota Florence memberikan sindiran dengan karyanya Komedi Ilahi [Divina Comedia]. Dante mengkritik para pejabat gerejawi yang bertindak keduniawian. Kedudukan paus dilukiskannya sebagai perempuan sundal dalam kitab Wahyu.

Untuk mengakhiri pembuangan Babel ini, muncullah seorang tokoh gereja wanita sebagai mediasi, yaitu: Katarina. Katarina meminta Paus Gregorius IX kembali ke Roma. Pada tahun 1377, Paus kembali ke Roma, namun wafat di tahun berikutnya. Berdasarkan konklaf maka terpilihlah Paus Urbanus VI, namun Perancis menentangnya dan menobatkan Paus tandingan yaitu Clement VII di Avignon. Skisma (perpecahan) besar terjadi di Gereja Barat, kejadian di masa lalu terulang kembali dengan munculnya Paus Tandingan saling kutuk-mengkutuki tidak terhindarkan. Para pembaharu dari kalangan intelektual Universitas Paris menyerukan perlunya pembaharuan untuk menyelesaikan permasalahan internasional tersebut.Seruan ini didengar, dan untuk menemukan jalan tengah maka diadakan Konsili Pisa, Italia, pada tahun 1409. Konsili akhirnya diadakan di Pisa untuk mencapai titik temu kedua pihak. Rekonsiliasi tetap saja gagal, dan justru mengakibatkan kekacauan baru dengan adanya tiga orang Paus yang berbeda kepentingan pada saat bersamaan. Jaman Paus Tandingan Jilid Kedua baru menjadi sengit ketika terjadi intervensi Jerman dengan Inggris yang memihak kekuasaan Paus di Roma pada tahun 1415.[43]

Sigmund, Raja Bohemia dan Kepala Kekaisaran Suci Roma akhirnya juga mengusahakan konsili baru untuk rekonsiliasi; tepatnya pada tahun 1414 hingga tahun 1418, Disini Sigmund berpikir moderat bahwa permasalahan Gereja bukan saja menyangkut hubungan kekuasaan internal Gereja namun juga menyangkut permasalahan kekuasaan dan stabilitas bangsa-bangsa di Eropa Barat. Skisma bagi Sigmund harus dihentikan demi persatuan Eropa Barat, dan segera menyelesaikan permasalahan Gereja. Untuk mencegah permainan suara berdasarkan jumlah utusan dari internal Gereja, maka aturan pemilihan dibuat menjadi berbeda dengan sebelumnya. Aturan tersebut adalah pemilihan berdasarkan jumlah anggota-anggota Bangsa misalnya: Jerman, Spanyol, Inggris, Italia, Perancis, dan lain-lain; plus majelis kardinal-kardinal mendapat satu suara. Dengan demikian pemungutan suara dapat dikerucutkan menjadi dua kubu, yaitu: para konsiliaris yang menyokong kepentingan bangsa-bangsa melawan para kurialis yang menyokong kepentingan paus. Pemilihan ini menghasilkan seorang paus yang disepakati yaitu Paus Martinus V.

Paus Martinus V menyadari bahwa Gereja kali ini berhadap-hadapan dengan golongan baru yang mulai tumbuh di Eropa Barat, yaitu golongan kebangsaan. Keputusannya menghasilkan pembaharuan gereja-gereja untuk tiap-tiap negeri sendiri, artinya pembaharuan berlaku lokal untuk setiap kondisi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Keputusan tersebut tetap tidak mengubah situasi menjadi kondusif bahkan di beberapa tempat otoritas kekuasaan Gereja tetap saja tidak terkontol dengan baik, bahkan munculnya para pelawan Gereja Kristen Katholik semakin menguat dengan adanya keputusan tersebut, misalnya: para pengikut Johannes Hus (1369-1415) di Bohemia. Paus Martinus V berusaha merevisi keputusan awalnya dengan mengusahakan konsili-konsili baru dari tahun 1431-1449, namun tetap saja gagal menyatukan visi-misi gereja-gereja.

Pada akhir periode ini golongan konsiliaris memang gagal total secara institusional, dan golongan kurialis yang menang. Tetapi di wilayah lainnya paham semacam ini sudah terlanjur masuk ke institusi Gereja. Institusi kepausan kini dibawah kendali negara bangsa, dimana kepentingan kuasa setiap bangsa diusahakan terpenuhi di wilayah kebijakan politik Gerejawi. Gereja sendiri pada periode ini bersikap lebih realistis. Kepausan di Italia hanya mengurusi wilayah internal dimana mereka menjaga kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan untuk diri sendiri dan untuk keluarga dan untuk anak-anaknya.[44] Kepausan secara non-formal pada titik ini mengubah sistem kekuasaanya dari Gereja-Negara menjadi Negara-Gereja yang bersifat lokal dan bercorak Dinasti Keluarga.


[1] Mahasiswa Biasa UKDW Fakultas Teologi.

[2] Joseph Canning. A History of Medieval Political Thought 300-1450, (London: Routledge, 1996), x-xiii.

[3] Lihat Carlton Clymer Rodee (ed). Pengantar Ilmu Politik. (Jakarta: Rajawali, 1988), 8.

[4] Makalah Andreas A. Yewangoe dengan judul: “Mewujudkan Tujuan Nasional [Perspektif Kristiani]” yang disampaikan pada seminar PDKB, “Gereja dan Politik” Rabu 20 Mei 2009 di The Sultan Hotel-Jakarta.

[5] Hans-Rudei Weber. Kuasa: Sebuah Studi Teologi Alkitabiah. Samuel Siahaan (penj. Bahasa Indonesia). (Jakarta: Gunung Mulia, 1993), xi. Judul asli: Power. Focus for a Biblical Theology.

[6] George D. Salmon. The Infability of The Church, (London: Wyman & Sons, Ltd, 1953), 50-63.

[7] Michael Gaddis. There is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in The Christian Roman Empire. (London: University of California Press, 2005), 30.

[8] Martir berasal dari bahasa Yunani; kata benda martus/marturos alias “saksi,” dan kata kerja martureo “bersaksi.”

[9] Diocletianus atau Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus berkuasa menjadi kaisar Romawi di tahun 284-305.

[10] Pada tahun 380, agama Kristen akhirnya menjadi agama negara berkat Kaisar Theodius. Kemudian, pada tahun 392 semua agama lain selain Kristen dinyatakan sebagai bidah.

[11] Dr. H. Berkhof & Dr. I.H Enklaar. Sejarah Gereja, (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2006), 49.

[12] Henry J. Schmandt. Filsafat politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), 141-142. Judul asli: A History of Political Philosophy, (United of America: The Bruce Publishing Company, 1960).

[13] Ibid., 151-153.

[14] R.A Markus. Saeculum: History and Society in The Theology of ST Augustine. (New York: Cambridge University Press, 1970), 133-153.

[15] Lihat Henry J. Schmandt. Filsafat politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, 164.

[16] Lihat Joseph Canning. A History of Medieval Political Thought 300-1450, 31. Sumber: Sermo 3.4, col. 147, 1 Kor 12:4; Efesus 1:23, Roma 12:5.

[17] R.W Carlyle. A History of Medieval Political Theory in The West, Vol. 1 (London: Blackwood, 1928), 186-190.

[18] Lihat Joseph canning. A History of Medieval Political Thought 300-1450, 16-29.

[19] Lihat Dr. H. Berkhof & Dr. I.H Enklaar. Sejarah Gereja, 74-75.

[20] Ibidem.

[21] Lihat Joseph Canning. A History of Medieval Political Thought 300-1450, 49.

[22] Ibid., 50-51.

[23] Ibid., 44-47.

[24] Lihat Dr. H. Berkhof & Dr. I.H Enklaar. Sejarah Gereja, 79.

[25] Julia M. H. Smith. Europe after Rome: A New Cultural History 500-1000. (New York: Oxford University Press, 2005), 277-279.

[26] Lihat Henry J. Schmandt. Filsafat politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, 174.

[27] Ibid., 175.

[28] Lihat Dr. H. Berkhof & Dr. I.H Enklaar. Sejarah Gereja, 80.

[29] Lihat Joseph Canning. A History of Medieval Political Thought 300-1450, 85.

[30] Ibid., 86.

[31] Lihat Dr. H. Berkhof & Dr. I.H Enklaar. Sejarah Gereja, 81.

[32] Pada Jaman Paus Tandingan, terjadi mobilisasi besar-besaran untuk pertama kalinya dibawah kekuasaan Paus Urbanus II dalam rangka Perang Salib. Event Perang Salib betul-betul berhenti dikemudian hari pada tahun1270.

[33] Lihat Dr. H. Berkhof & Dr. I.H Enklaar. Sejarah Gereja, 81-82.

[34] Ibid., 87.

[35] Ibidem.

[36] Ibid., 88.

[37] Ibid., 90-91.

[38] Lihat Henry J. Schmandt. Filsafat politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, 195-215.

[39] Lihat Joseph Canning. A History of Medieval Political Thought 300-1450, 138.

[40] Ibid., 139.

[41] Lihat Henry J. Schmandt. Filsafat politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, 173.

[42] Lihat Dr. H. Berkhof & Dr. I.H Enklaar. Sejarah Gereja, 93.

[43] Ibid., 95.

[44] Ibid., 96.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

[Wisata Purbalingga] Sepotong Kisah Lingga …

Kandar Tjakrawerdaj... | | 22 December 2014 | 16:24

Percuma Merayakan Hari Ibu! …

Wahyu Triasmara | | 22 December 2014 | 11:58

Tumbangnya Pohon Beringin Tanda Bencana …

Cariefs Womba | | 22 December 2014 | 20:33

Berani Duduk di Bangku Paling Depan—Cupu …

Frida Kurniawati | | 22 December 2014 | 18:22

“Share Your Dreams” dengan Paket …

Kompasiana | | 26 November 2014 | 11:24


TRENDING ARTICLES

Kasih Ibu dalam Lensa …

Harja Saputra | 4 jam lalu

Hebatnya Ibu Jadul Saya …

Usi Saba Kota | 5 jam lalu

Gabung Kompasiana, Setahun Tulis 8 Buku …

Gaganawati | 5 jam lalu

Evan Dimas, Tengoklah Chanathip ‘Messi …

Achmad Suwefi | 12 jam lalu

Dampak ‘Mental Proyek’ Pejabat …

Giri Lumakto | 13 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: