Ideologi Politik Gajah Mada

Ideologi apa yang dulu membentuk jiwa seorang Gajah Mada, ketika “Sumpah Palapa” terlontar dari mulutnya? Optimisme yang demikian tangguh, yang sepintas mirip sebuah keangkuhan. Bagi manusia yang terlahir di abad 13 Masehi, era dimana yang oleh August Comte dikategorikan sebagai masyarakat teologis, paradigma berpikir waktu itu tenggelam dalam asosiasi-asosiasi mitologis. Terlahir sebagai rakyat jelata, masa yang masih memandang tinggi rendah seorang diri manusia berdasarkan kasta. Naif sungguh, Gajah Mada, adalah manusia proletar di mata Marx, social capital rendah, tanpa potensi genetika. Tidak lain Gajah Mada adalah manusia Sudra dengan impian besar di tengah kontestasi sosial Majapahit yang tengah beranjak merengkuh kejayaannya. Mimpi besar itu, oleh Gajah Mada, bukanlah utopia…

Barangkali, transformasi ceritera turun temurun dari para leluhurnya tentang Singosari, adalah representasi logis jika kemudian Gajah Mada –mungkin- menempatkan perjuangan Ken Arok sebagai inspirasi. Mungkin. Sekalipun kemungkinan ini tak berdasar, persamaan mengenai status kasta keduanya jelas tak terbantahkan, Sudra. Usaha yang juga sama, sebagaimana melekat pada lazimnya kaum Sudra, yaitu kegigihan. Perjuangan heroik atas persamaan status pada rentang sejarah masa silam adalah inspirasi bagi generasi setelahnya. De Saussure memandang, secara diakronis perilaku sosial adalah relasi periodik, turun temurun. Ide masa silam adalah embrio yang berkembang biak menelurkan ide di masa kini.

Perjuangan Ken Arok, oleh Pramoedya, diartikulasikasikan secara logis, bahwa keberhasilan Arok mengkudeta teritotium politik Tunggul Ametung diraih melalui proses rasional. Dibekali nalar politik yang taktis. Strategi yang matang. Arok adalah politisi cerdas. Sudra yang gigih.

Berbeda dengan Arok, Gajah Mada mencapai jabatan Maha Patih Majapahit dalam puncak karir politiknya. Dia bukan lah raja memang, namun ketika kita menyebut kebesaran Majapahit, menyembunyikan sosoknya adalah bentuk kebohongan. Putra Nari Ratih ini telah menjadi maskot kejayaan Majapahit. Nama besarnya, seolah melebihi kebesaran nama raja-rajanya. Hasil prestisius yang dicapainya menggapai mimpi Sumpah Palapa bukan tidak mungkin tentunya berakar dari tendensi ideologisnya dalam berpolitik. Bagi Gajah Mada, kerja politik sesungguhnya pengejawantahan dari ‘ide yang luhur’, hal ini seperti yg Confusius pikirkan tentang Jen (Zen). Politik bukan lah hak milik, tapi strategi, dalam wacana dan kuasanya Foucoult.

Citraan Gajah Mada yang tertera pada prasasti-prasasti dan tertulis pada naskah-naskah kuno   -Kidung Sunda mungkin satu pengecualian dari puluhan naskah tentang Gajah Mada: Pararaton, Kakawin Gajah Mada, Usana Jawa, Negarakertagama, dll- menggambarkan sikap politik yang protagonis. Ide politik yang luhur dalam perjalanan sejarah nusantara itu harusnya menjadi ruh yang menginspirasi kita kini, bahwa politik –sekalipun itu seni berkuasa- tak sepantasnya berwajah antagonis.

Muammar Abdul Basith,

Mahasiswa Pascasarjana Filologi - Universitas Indonesia