Back to Kompasiana
Artikel

Sejarah

Andi Sulistyo

Seorang yang ingin menjadi manusia dengan berprofesi menjadi Guru PKn. WA: 0856-434-909-76

Pancasila di Masa Orde Baru

OPINI | 12 May 2012 | 15:55 Dibaca: 17269   Komentar: 0   1

Pancasila dalam Perspektif Orde Baru

Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta UUD 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa orde lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto.

Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Sehingga Pancasila oleh rezim orde baru kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Maka dari itu Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa. dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya upaya indroktinisasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan Penataran P4.

Upaya pengkultusan terhadap pancasila dilakukan pemerintah orde baru guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah orde baru menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diganggu gugat. Penafsiran dan  implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusi berada di tangan negara. Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G 30 S/PKI dalam upayanya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis.

Retorika mengenai persatuan kesatuan menyebabkan pemikiran bangsa Indonesia yang sangat plural kemudian diseragamkan. Uniformitas menjadi hasil konkrit dari kebijakan politik pembangunan yang unilateral. Gagasan mengenai pluralisme tidak mendapatkan tempat untuk didiskusikan secara intensif. Sebagai pucaknya, pada tahun 1985 seluruh organisasi sosial politik digiring oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis, sebagai asas tunggal dan setiap warga negara yang mengabaikan Pancasila atau setiap organisasi sosial yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal akan dicap sebagai penghianat atau penghasut. Dengan demikian, jelaslah bahwa Orde Baru tidak hanya memonopoli kekuasaan, tetapi juga memonopoli kebenaran. Sikap politik  masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat dengan negara dalam prakteknya diperlakukan sebagai pelaku tindak kriminal atau subversif.

Sosialisasi Pancasila melalui Penataran P4

Pada era Orde Baru, selain dengan melakukan pengkultusan terhadap Pancasila, pemerintah secara formal juga mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di sekolah dan di masyarakat. Siswa, mahasiswa, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga negara diwajibkan untuk melaksanakan penataran P4. Tujuan dari penataran P4 antara lain adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kegiatan penataran juga disampaikan pemahaman terhadap Undang- Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pelaksanaan penataran P4 sendiri menjadi tanggung jawab dari Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Akan tetapi cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam penataran P4, ternyata justru mematikan hati nurani  generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Setiap hari para pemimpin berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata Pancasila dan UUD1945, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Atau dengan kata lain Pancasila hanya digunakan sebagai slogan yang menunjukkan kesetiaan semu terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

Kesimpulan

Kecenderungan orde baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma dan karena itu harus ditangani (melalui upaya indoktrinasi) secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara perfeksionis adalah negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya, dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar ‘kebenaran’ yang dipahami negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakatnya. Sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa.

Referensi:


Jimmy Hasoloan,2008,Pancasila,Cirebon: Swagati Press,hlm.21

Agus Wahyudi,Ideologi Pancasila: Doktrin Yang Komprehensif Atau Konsepsi Politis?,Makalah, disampaikan dalam diskusi bulanan di Pusat Studi Pancasila (PSP), UGM, Yogyakarta, 17 Desember 2004,hlm.3

Jimmy Hasoloan,Op.Cit,hlm

Agus Wahyudi,Op.Ci,.hlm.4

Jimmy Hasoloan,Op.Cit,hlm.24

Sugeng Bayu Wahyono, Agama, Humanisme, dan Relevansi Pancasila, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 2, Agstus 2011, hlm.7.

Suroso.Implementasi Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan Pancasila dalam Pemberdayaan Orang Miskin.Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 2, Agstus 2011,hlm.11

Jimmy Hasoloan,Op.Cit,hlm.23-24

Agus Wahyudi,Op.Cit,hlm.5

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bukti Nyata Power Sosial Media; Jonan, Ahok, …

Prayitno Ramelan | | 23 November 2014 | 10:59

Bagaimana Menjadi Penulis Opini, Kuliah …

Hendi Setiawan | | 23 November 2014 | 12:04

Akrobat Partai Politik Soal Kenaikan BBM …

Elde | | 22 November 2014 | 21:45

Awal Musim Dingin di Gunung Manin, Daejeon, …

Ony Jamhari | | 23 November 2014 | 11:49

Inilah 3 Pemenang Blog Movement “Aksi …

Kompasiana | | 22 November 2014 | 10:12


TRENDING ARTICLES

Selamat ke Pak Tjip, Elde dan Pakde Kartono …

Pakde Kartono | 10 jam lalu

Kesan-kesan Saya Ikuti Kompasianival 2014, …

Djarwopapua | 18 jam lalu

Catatan Kompasianival 2014: Aksi Untuk …

Achmad Suwefi | 20 jam lalu

Duuuuuh, Jawaban Menteri ini… …

Azis Nizar | 21 November 2014 22:51

Zulkifli Syukur, Siapanya Riedl? …

Fajar Nuryanto | 21 November 2014 22:00


HIGHLIGHT

Di Bawah Alunan Malam …

Arrizqi Titis Anugr... | 13 jam lalu

Cenderamata Kompasianival 2014 …

Mabate Wae | 13 jam lalu

Awal Musim Dingin di Gunung Manin, Daejeon, …

Ony Jamhari | 13 jam lalu

Benarkah Reformasi Birokrasi Harus Dipaksa? …

Efendy Naibaho | 13 jam lalu

Peniti Community, Wadah Kompasianer …

Isson Khairul | 13 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: