Back to Kompasiana
Artikel

Sejarah

Anggraeni Widhiasih

Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Paramadina blog http://hujankesorean.blogspot.com/

Politik Luar Negeri RI era Reformasi

OPINI | 09 January 2013 | 12:26 Dibaca: 6010   Komentar: 1   0

Kejatuhan rezim otoriter Soeharto mengawali era yang baru dan berbeda di Indonesia. Namun sebelum masa itu benar- benar dimulai, terjadi masa transisi administrasi di mana jabatan kepresidenan harus diisi oleh wakil presiden yang saat itu menjabat. Sehingga kemudian B. J Habibie sebagai wakil presiden yang menjabat naik menjadi Presiden RI yang ketiga dan memimpin kebijakan politik luar negeri Indonesia pada awal era Reformasi.

A. B. J Habibie

Naiknya Habibie sebagai Presiden RI merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan di luar keinginan Habibie sendiri. Ia merupakan seorang yang cerdas namun terlalu lugu untuk dunia politik. Banyak dikatakan bahwa dengan latar belakang pendidikan yang banyak dihabiskan di Barat, maka Habibie cenderung bersikap liberal dalam membuat kebijakan luar negeri Indonesia pada masa itu. Hal ini terbukti dari sikap Habibie yang membuka lebar jalur kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan untuk pertama kalinya meletakkan demokrasi dan hak berbicara yang sebenar- benarnya dalam konstitusi Indonesia. Terdapat banyak peraturan perundang- undangan yang mengalami perbaikan dalam masa ini dan isu HAM menjadi sangat kuat mempengaruhi pola hubungan luar negeri Indonesia. Pada masa ini, masalah separatism di Timor- Timor mendapat sorotan dari public internasional dan mendorong Habibie untuk mengizinkan referendum yang akhirnya membuka peluang terhadap lepasnya Timor- Timor dari NKRI.

Masa pemerintahan Habibie ini kerap disebut sebagai masa transisi Indonesia dalam memasuki era Reformasi yang sesungguhnya. Secara umum kepentingan nasional Indonesia berfokus kepada penataan kembali wilayah dalam negeri terutama pada sektor politik dan perekonomian yang sedang mengalami krisis besar- besaran. Selain itu, focus Indonesia juga ditarik pada proses transisi menuju negara demokratis yang mampu memfasilitasi aspirasi rakyat Indonesia. Sehingga dengan sekian banyak permasalahan domestic yang perlu ditangani, politik luar ngeri Indonesia pada saat itu cenderung kembali low profile dan konsisten terhadap perbaikan domestic.

Instrumen yang digunakan Hbibie untuk dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia dalam masa transisi antara lain pengelolaan investasi swasta, diplomasi terhadap bantuan asing, perdagangan bebas, kekuatan militer dan sistem politik yang demokratis. Habibie terutama menekankan ranah politik luar negeri Indonesia pada sektor regional semata.

Pada era kepemimpinan yang singkat ini, Habibie setidaknya berhasil membangun fondasi demokrasi di Indonesia dan mengelola sektor ekonomi, politik maupun hubungan luar negeri Indonesia sehingga dapa kembali stabil. Meskipun demikian, lepasnya Timor- Timur dari Indonesia menjadi poin yang sangat minus dari masa kepemimpinan Habibie.

Hambatan yang banyak muncul pada masa transisi ini antara lain:

1.    Isu HAM dan demokrasi yang mengguncang Indonesia

2. Kekacauan dalam sektor politik dan ekonomi mengakibatkan ketidakstabilan domestic sangat sulit ditangani

3. Muncul tekanan dari internasional agar Indonesia segera melakukan recovery

4.  Konflik separatisme yang semakin menguat

5.  Birokrasi yang korup

6. Ketidakpercayaan internasional terhadap Indonesia

Kasus lepasnya Timor- Timur kemudian menjadi noda yang membuat Habibie tidak terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia dalam pemilihan berikutnya. Namun pun demikian, Habibie merupakan seorang yang berjasa besar dalam meletakkan dasar demokrasi pertama di konstitusi Indonesia.

B. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid naik menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat liberal dalam berpikir, kayak akan ide dan kental dengan suasana informal dan santai namun mempunya visi dan tujuan tertentu. Ia cenderung mengagregasikan aspirasi dari setiap kepentingan untuk kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan yang akomodatif bagi semua pihak.

Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur termasuk salah satu presiden Indonesia yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tujuan untuk memulihkan nama baik Indonesia sekaligus berdiplomasi meminta bantuan dan dukungan luar negeri. Hal ini menuai cukup banyak kritikan karena dianggap merupakan tindak pemborosan walaupun tujuannya memang untuk membuka jalur investasi asing untuk Indonesia. Profil Gus Dur banyak dinilai controversial dan mengarahkan politik luar negeri Indonesia ke arah yang high profile kembali. Salah satu niatan Gus Dur yang paling controversial ialah rencananya untuk membuka hubungan dagang dengan dengan Israel. Rencana ini kemudian dibatalkan karena banyaknya kecaman dan penolakan dari dalam negeri.

Secara umum, kepentingan nasional yang ditekankan pada masa kepemimpinan Gus Dur ialah perbaikan ekonomi nasional, stabilitas politik dan keamanan melalui diplomasi. Hal ini ditegaskan Gus Dur dalam pidatonya di depan MPR pada tanggal 7 Agustus 2000[1]. Kepentingan ini kemudian dipenuhi melalui instrument investasi swasta, diplomasi bantuan luar negeri, perdagangan bebas, dukungan internasional, otonomi regional dan sistem politik demokratis. Instrument ini diterapkan dalam ranah global sehingga diharapkan bantuan dan perbaikan citra Indonesia berjalan bersamaan[2].

Keberhasilan yang berhasil diraih Gus Dur dalam sektor politik luar negeri ialah perbaikan citra Indonesia sehingga investasi asing pun dapat mengalir membantu perekonomian Indonesia yang masih terseok akibat krisis. Kebanyakan keberhasilan Gus Dur lebih berpusat pada pengelolaan konflik melalui agregasi kepentingan yang baik. Namun dengan kepemimpinan yang banyak dianggap menyimpang, Gus Dur tidak sempat menghasilkan catatan keberhasilan lebih banyak dari apa yang telah direncanakan.

Berikut sejumlah hambatan yang muncul pada era kepemimpinan Gus Dur:

1. Transisi demokrasi menyebabkan ketidakstabilan politik

2. Perekonomian masih belum bangkit dari krisis

3. Konflik horizontal dan vertical semakin bermunculan dan mengancam keamanan nasional

4. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap citra Indonesia yang memburuk

5. Kurangnya dukungan dari dalam negeri terhadap kebijakan yang diambil Gus Dur

6. Transisi politik dan demokrasi menyebabkan kepercayaan terhadap pemerintah dari rakyat masih minim

C. Megawati Soekarnoputri

Setelah Gus Dur diturunkan dari jabatan Presiden RI dengan kurang hormat, Megawati yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden naik menggantikan posisi Gus Dur sebagai Presiden RI yang kelima. Megawati mewarisi kondisi domestic Indonesia yang kacau dan kondisi hubungan luar negeri Indonesia yang minim kepercayaan internasional. Megawati dalam memimpin banyak mengambil kebijakan yang berorientasi kanan yang ditandai dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati[3]. Selanjutnya, Megawati banyak melakukan kunjungan luar negeri sebagai bentuk kelanjutan usaha-usaha pendahulunya untuk mencari dukungan dan kerjasama luar negeri.

Kebijakan luar negeri Megawati yang menarik adalah kerjasama dengan Rusia melalui pembelian pesawat Sukhoi. Kebijakan yang lain adalah pemutusan hubungan dengan International Monetary Fund (IMF)[4]. Dalam kedua hal tersebut, terbukti bahwa Megawati mereduksi kecenderungannya pada Barat dan berusaha bertindak netral. Meskipun demikian banyak yang menyebut era kepemimpinan Megwati seperti mendayung yang menabrak karang terus menerus. Hutang Indonesia pada saat itu masih belum bisa tertanggulangi dengan baik. Megawat menjalankan strategi poltik luar negeri yang cenderung low profile.

Pada masa Megawati ini, terjadi peristiwa Bom Bali yang menjadi ujian bagi politik luar negeri Indonesia. Semenjak peristiwa tersebut, isu terorisme menjadi perhatian Indonesia di forum internasional dan lagi- lagi mencoreng citra baik yang sedang dibangun Indonesia. Akan tetapi berkat kepiawaian Departemen Luar Negeri yang saat itu menjabat, maka permasalahan ini tidak berdampak sangat serius terhadap hubungan internasional Indonesia. Sayangnya, di tengah-tengah usaha untuk membangun kembali diplomasi Indonesia, justru terjadi kegagalan diplomasi terkait sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia yang berakibat terhadap lepasnya kedua pulau out dari NKRI.

Secara umum dapat dilihat bahwa kepentingan nasional Indonesia pada era Megawati masih seputar menjaga stabilitas ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Di sisi lain, perjuangan untuk memulihkan citra baik Indonesia di mata internasional masih terus dilakukan melalui diplomasi untuk bantuan dan dukungan asing, investasi sektor swasta, perdagangan bebas, promosi sistem politik yang demokratis dan otonomi kekuatan regional. Pada masa tersebut, Megawati memusatkan perhatian politik luar negeri Indonesia pada wilayah regional terlebih dahulu.

Pada periode pemerintahan Megawati, Indonesia sedang berada dalam tahap pembentukan sistem politik nasional yang lebih mapan dan pola pemerintahan mulai terlaksana secara desentralisasi. Dengan demikian, demokrasi yang diterapkan sedikit demi sedikit telah memunculkan petanda yang baik. Komitmen yang kuat dalam era Megawati untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri Indonesia di mata dunia membuahkan hasil dengan mulai aktifnya kembali hubungan diplomasi Indonesia dengan negara- negara lain. Selain itu, Megawati juga berhasil mengelola konflik yang terjadi baik secara horizontal maupun vertical sehingga tidak memarah lebih jauh. Perekonomian Indonesia juga sudah menglami perbaikan secara infrastruktur dan kasus- kasus KKN mulai mengalami pengusutan. Secara keseluruhan, keberhasilan Megawati lebih terkait pada pengelolaan konflik domestic.

Hambatan yang mewarnai kepemimpinan Megawati kurang lebih sama dengan yang sebelum- sebelumnya, yaitu instabilitas ekonomi, politik, keamanan dan kurangnya kepercayaan dunia internasional  terhadap kondisi Indonesia. Hanya saja pada era Megawati, terjadi konflik terorisme yang menambah daftar masalah keamanan negara yang perlu segera ditangani agar bisa membantu perbaikan diplomasi dan hubungan luar negeri Indonesia.

D. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo bambang Yudhoyono atau yang sering disebut SBY naik pertama kali menjadi Presiden RI pada pemilu tahun 2004. Kemudian pada pemilu tahun 2009, beliau kembali terpilih dan menjabat sebagai Presiden RI.

Dalam seminar yang bertajuk ‘Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY’ disampaikan mengenai konteks politik luar negeri RI yang menyangkut aspek domestik dan aspek kawasan. Dalam aspek domestik termasuk pula mengenai reformasi dan demokrasi. Semakin stabil dan terkonsolidasi demokrasi di Indonesia, maka akan semakin terbukanya kesempatan tumbuhnya Islam berdampingan dengan modernitas. Demokrasi yang berhasil di Indonesia akan memicu demokrasi di negara- negara lain pula. Demokratisasi dalam politik luar negeri RI digalakkan melalui peran DPR RI dan juga melalui civitas akademika serta seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa SBY mendapat keuntungan karena kondisi ekonomi dan politik saat ia terpilih sudah cenderung stabil.

Dalam masa pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kepesatan dan menjadi sorotan di mata internasional. Dalam konteks regionalisme, Indonesia telah menjadi salah satu bukti kebangkitan negara- negara Asia, konstelasi negara G- 20 dan ASEAN sebagai poros utama kawasan. Sebagai bukti bahwa kini Indonesia dipandang aman oleh pihak internasional ialah bahwa Indonesia pada tahun 2011 lalu berhasil menjadi tuan rumah bagi East Asia Summit (KTT Asia Timur) yang menjembatani kepentingan negara- negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Saat ini dengan adanya perubahan hubungan dengan negara- negara barat dan perubahan dengan negara- negara komunis maupun mantan komunis, maka terdapat pula perubahan isu- isu yang menjadi konsentrasi utama. Pemerintah Indonesia kini mengarahkan politik luar negerinya kepada isu- isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, ketahanan pangan, krisis energi dan krisis utang di Eropa.

Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden SBY memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

· Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.

· Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

· Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.

· Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.

· Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.

· Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk mengamil hati dan menjalin persahabatan.

Dengan pendekatan yang dianut tersebut, maka Presiden SBY menerapkan politik luar negeri yang konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan All Directions Foreign Policy (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga menganut paham A Million Friends, Zero Enemy yang artinya merangkul sebanyak- banyaknya kawan dengan menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Harapan- harapan terhadap politik luar negeri Indonesia dibangun dengan sistem bridge builder, consessus builder dan resolusi conflict. Dapat dilihat dari penjabaran di atas, bahwa di bawah kepemimpinan SBY politik luar negeri Inddonesia kembali tampil high profile tetapi konsisten.

Kepentingan nasional yang diutamakan lebih kepada mengelola integritas nasional, pengelolaan konflik dan citra baik Indonesia agar terjamin hubungan internasional yang tetap lancar. Instrumen- instrumen yang digunakan Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain ialah partisipasi Indonesia dalam forum- forum kawasan maupun internasional seperti ASEAN, PBB, G-20, APEC, ASEM maupun WTO. Di samping itu kunjungan kenegaraaan beragai kepala negara asing ke Indonesia juga mencitrakan semakin bertumbuhnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia dan semakin banyak hubungan bilateral yang mampu dijalin pemerintah Indonesia dengan luar negeri. Instrumen lain yang digunakan ialah perdagangan internasional, investasi swasta, dukungan internasional dan intstrumen- instrument multidimensi lainnya yang bisa mendukung tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

Dampak dan realisasi dari berbagai bentuk kebijakan politik luar negeri terseut ialah bahwa saat ini Indonesia merupakan poros kekuatan ASEAN dan menjadi Co- Chair pada New Asia- Africa Strategic Partnership. Selain itu, dialog intensif yang terjalin dengan negara- negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Australia juga membuka lebih mudahnya terjadi perlindungan hukum agi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Perbaikan citra Indonesia sebagai negeri yang damai, indah dan kaya budaya juga mampu memberi sumbangsihnya tersendiri terutama dalam bidang kepariwisataan.

Kemajuan yang pesat pada era politik luar negeri SBY diindikatori dengan banyaknya investasi yang masuk dan jalinan kerjasama antara Indonesia dan negara- negara tetangga. Selain itu, konflik separatism di Aceh berhasil diselesaikan dan konflik- konflik lain pun berhasil diredam. Saat ini Indonesia menjadi salah satu pusat kekuatan di Asia Tenggara yang sedang terus- menerus tumbuh. Meskipun demikian terdapat kritik bahwa pola kebijakan luar negeri SBY cenderung aktif tanpa benar- benar bebas dari keberpihakan terhadap blok manapun.

Hambatan dalam politik luar negeri Indonesia saat ini merupakan hambatan multidimensi berupa konflik horizontal maupun cultural yang bisa memecah persatuan dan kesatua Indonesia. Selain itu permasalahan terorisme sampai saat ini masih menggantung dan belum terselesaikan dengan baik. Hal ini ditambah pula dengan infrastruktur domestic yang belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang diperlukan.

Kesimpulan

Sepanjang perjalanan politik luar negeri RI sejak kemerdekaan hingga hari ini, Indonesia banyak mengalami dinamika yang terkait dengan perbedaan gaya kepemimpinan setiap pemimpin yang memimpin, situasi internasional dan domestic serta hambatan- hambatan lain yang mengusik. Namun secara umum, politik luar negeri Indonesia selalu mengacu pada kepentingan nasional. Setiap kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional yang umumnya diraih melalui berbagai instrument. Kecenderungan pragmatism dalam politik luar negeri Indonesia tidak dapat disangkal, hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional dan landasan politik luar negeri RI yang bebas- aktif.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

9 Mei 2014, Sri Mulyani Come Back …

Juragan Minyak | | 25 April 2014 | 10:12

Gitar Bagus Itu Asalnya dari Sipoholon, Lho! …

Leonardo Joentanamo | | 25 April 2014 | 11:08

Kesuksesan Kerabat Kepala Daerah di Sulawesi …

Edi Abdullah | | 25 April 2014 | 10:02

Selamat Hari Malaria Sedunia 2014 …

Avis | | 25 April 2014 | 11:08

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: